Imigrasi Mataram Kembali Deportasi WNA Asal Amerika Serikat Karena Overstay

MATARAM – Kantor Wilayah Kemenkumham NTB bersama Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram kembali melakukan pendeportasian terhadap orang asing, kali ini pasangan WNA asal Amerika Serikat berinisial JDD (Lk) berusia 29 tahun dan RYD (Pr) berusia 30 tahun akan dideportasi kembali ke Negara asalnya karena Overstay selama lebih dari 60 (enam puluh) hari di Indonesia.

Pungki Handoyo selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram menyampaikan bahwa kedua WN Amerika Serikat tersebut diamankan oleh petugas di TPI Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) saat akan berangkat menuju Kuala Lumpur pada 08 November 2023. “Petugas di TPI BIZAM yang mengamankan pada saat akan berangkat ke Kuala Lumpur kemudian dijemput oleh petugas di seksi Inteldakim untuk pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Imigrasi” papar Pungki Handoyo. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram telah melakukan deportasi terhadap 4 (empat) orang WN Amerika Serikat pada periode Oktober hingga November ini, “Kami sudah sampaikan juga pemberitahuan ke Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Indonesia terkait warga negaranya yang melanggar aturan keimigrasian di Indonesia” ungkap Pungki Handoyo.

Pasangan WN Amerika Serikat ini telah menjalani pemeriksaan oleh petugas Seksi Inteldakim di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, berdasarkan hasil pemeriksaan telah ditemukan fakta bahwa kedua orang ini dengan sengaja telah berada di wilayah Indonesia melewati batas dari masa berlaku izin tinggal yang dimilikinya. “Hasil pemeriksaan oleh petugas Seksi Inteldakim, keduanya telah overstay selama lebih dari 60 (enam puluh) hari dan melanggar Pasal 78 Ayat 3 UU. No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan akan dikenakan Pendeportasian dan Penangkalan untuk masuk ke wilayah Indonesia.” Beber Pungki Handoyo.

Dalam kesempatan lainnya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, Parlindungan menyampaikan “Tindakan tegas terhadap orang asing yang melanggar aturan di Indonesia ini sudah sesuai dengan amanat dari Menteri Hukum dan HAM, Prof. Yasonna H. Laoly. Kami juga akan selalu berusaha untuk meningkatkan pengawasan terhadap orang asing yang berada di NTB, khususnya Pulau Lombok sehingga nantinya hanya orang asing yang bermanfaat saja yang boleh masuk ke sini” jelas Parlindungan.

Si Rambo Jawara Nekat, Layanan Informasi 24/7 Imigrasi Mataram

MATARAM – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram meluncurkan inovasi Si Rambo Jawara Nekat – Imigrasi Mataram Lombok Menjawab Whatsapp Masyarakat pada Jumat 13 Oktober 2023. Inovasi ini merupakan layanan informasi berbasis whatsapp gateway dimana sistem dapat menjawab pertanyaan masyarakat seputar persyaratan keimigrasian secara otomatis selama 24 jam.

Peluncuran inovasi Si Rambo Jawara Nekat dilakukan di Gili Trawangan. Tim Humas menyapa langsung wisatawan yang ada di sana serta membagikan brosur mengenai inovasi ini. Tidak sampai di situ, Tim Humas juga melakukan live demo penggunaan Si Rambo Jawa Nekat kepada pengelola hotel di sekitar Gili Trawangan. Live demo ini bertujuan agar pengelola hotel nantinya dapat mengarahkan wisatawan di hotelnya untuk memanfaatkan inovasi Si Rambo Jawara Nekat jika mereka membutuhkan informasi keimigrasian.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Slamet Wahono menjelaskan kemudahan mengakses informasi keimigrasian melalui inovasi ini. “Masyarakat cukup mengirim pesan whatsapp ke nomor 08113838389 dan sistem akan mengirimkan keyword sesuai pertanyaan yang hendak ditanyakan, kemudian setiap pertanyaan akan dijawab otomatis oleh sistem”, jelasnya.

Lebih lanjut, Slamet menjelaskan bahwa layanan informasi ini bisa diakses kapanpun. “Sistem kami aktif merespon pertanyaan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapat informasi kapanpun dan dimanapun”, jelasnya.

Layanan informasi 24/7 inipun mendapat respon positif dari masyarakat pengguna. Salah satunya dari Mary Petro Smith, seorang Warga Negara Amerika Serikat yang sudah mencoba menggunakan Si Rambo Jawara Nekat. “Saya mengetahui persyaratan EPO melalui program WhatsApp Gateway yang sangat bagus dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, saya mengapresiasi program ini karena kita bisa mendapat informasi keimigrasian dengan cepat dan mudah selama 24 jam 7 hari”, ujar Mary.

Apresiasi positif juga datang dari pengelola hotel. Endar Triyono selaku Manajer Hotel Pearl SunSet Resort menuturkan bahwa inovasi ini sangat membantu tamu hotelnya yang sebagian besar adalah orang asing dalam mencari informasi keimigrasian. “Bila melihat tamu kami yang 90% adalah orang asing, inovasi ini sangat bagus karena efisien dan efektif bagi tamu kami untuk mencari informasi keimgrasian”, ujar Endar.

Kemenkumham Himpun Masukan Untuk Pembaruan Aturan Tindak Pidana Korupsi

Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan guna pembaruan peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) di Indonesia. Pembaruan aturan dibutuhkan untuk merespon banyaknya perubahan dan perkembangan di masyarakat yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tipikor.

“Pengaturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sangat memerlukan pembaharuan yang jitu. Pembaharuan peraturan perundang-undangan ini, tentunya juga harus didukung komitmen dan kesungguhan dari seluruh pemangku kepentingan, terutama lembaga-lembaga negara dan pemerintah,” kata Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, pada acara Konferensi Hukum Nasional, Rabu (25/10/2023).

Yasonna mengungkapkan pada tahun 2022 tercatat 597 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp42,727 triliun. Tingginya kasus korupsi disebabkan oleh perkembangan tindakan korupsi yang semakin kompleks, modus operandi yang beragam, serta lingkup kejahatan yang semakin luas. Kondisi ini menuntut pemerintah Indonesia untuk melakukan evaluasi terhadap penegakan hukum tipikor yang berlaku selama ini.

“Kita perlu mengidentifikasi serta memetakan hal-hal yang memerlukan pembaharuan dan perbaikan, baik pada aspek substansi pengaturan maupun kelembagaan,” ujar Yasonna di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta.

Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun selama 22 tahun aturan ini berlaku, telah terjadi perubahan signifikan dalam arsitektur hukum internasional yang mempengaruhi hukum nasional di tanah air.

Salah satunya adalah Konvensi PBB menentang Korupsi atau United Nations Convention against Corruption (UNCAC), yang telah Indonesia ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003.

UNCAC memperkenalkan empat jenis tindak kejahatan yang belum ada dalam peraturan nasional, yaitu penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional, memperdagangkan pengaruh, memperkaya diri secara tidak sah, dan penyuapan di sektor swasta.

“Meski belum diatur di Indonesia, sesungguhnya tindak kejahatan yang dimuat dalam UNCAC telah terjadi. Peraturan yang belum memadai akan membuat penegakan hukum terhadap korupsi menjadi sulit dilaksanakan,” terangnya.

Pembaruan aturan tipikor, lanjut Yasonna, memerlukan kerja sama dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Polri, Kejaksaan Agung, KPK, PPATK, hingga akademisi.

Menurutnya, kementerian dan lembaga harus berkoordinasi untuk mencegah tipikor sesuai dengan tipologi-tipologi kejahatan yang beragam.

“Setiap lembaga harus secara serius dan konsisten melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan cara ini, kita dapat memangkas tindak pidana korupsi di hulu dan meringankan beban penegakan hukum di hilir,” ucap Yasonna.

Yasonna pun berharap Konferensi Hukum Nasional ini bisa menghimpun pemikiran dari para pemangku kepentingan sehingga memberikan kontribusi mengenai strategi penegakan hukum tindak pidana korupsi di masa mendatang.

“Kami berharap, konferensi ini dapat memberikan arahan dan masukan yang berharga bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia,” katanya.

Konferensi Hukum Nasional diselenggarakan oleh Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham. Kepala BPHN Widodo Ekatjahjana menuturkan Konferensi ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap agenda pemberantasan korupsi.

Ia menjelaskan BPHN terlibat dalam upaya pencegahan tipikor melalui dua pendekatan, yakni pendekatan regulasi dan pendekatan sosiologis.

“Pendekatan regulasi dilakukan dengan melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum tipikor. Sementara itu, pendekatan sosiologis dilakukan dengan membangun kesadaran hukum anti korupsi di masyarakat yang dilakukan oleh pejabat penyuluh hukum di BPHN,” tutup Widodo.

Gandeng Camat Dan Kades, Imigrasi Mataram Beri Edukasi Seputar Pencegahan PMI Non Prosedural

Mataram – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural pada Senin 7 Agustus 2023 bertempat di Hotel Golden Palace, Mataram. Kegiatan ini dihadiri oleh Camat se-Mataram serta beberapa Camat dan Kepala Desa di wilayah Lombok Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi seputar pencegahan PMI Non Prosedural, sehingga diharapkan masyarakat di daerah bisa terhindar dari berbagai potensi kejahatan seperti misalnya perdagangan orang.
Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham NTB Yan Wely Wiguna menekankan pentingnya kegiatan ini untuk perlindungan PMI. “Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana sosialisasi terkait peraturan keimigrasian, ketenagakerjaan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia, jadi PMI tersebut bisa terlindungi baik sebelum pemberangkatannya dan setelah penempatannya di negara tujuan dia bekerja”, tuturnya

Kegiatan ini dilaksanakan dengan turut mengundang Kepala BP3MI NTB sebagai narasumber pertama. Dalam paparanya, Mangiring Hasoloan Sinaga selaku Kepala BP3MI menjelaskan persyaratan bekerja ke luar negeri, skema penempatan ke luar negeri, upaya sikat sindikat, dan layanan BP3MI. Paparan dilanjutkan dengan narasumber kedua oleh Putu Galih Perdana Putra selaku Analis Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram. Galih memaparkan berbagai hal seputar pelayanan paspor bagi PMI, mulai dari persyaratan, biaya, hingga prosedur yang harus dilalui. Ia juga memaparkan pemberian fasilitas nol rupiah biaya paspor bagi pemohon paspor baru bagi PMI.

Ditemui secara terpisah seusai acara, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Slamet Wahono menjelaskan bahwa kegiatan edukasi serupa tidak akan berhenti sampai di sini. Ia menuturkan, pihaknya sedang berkoordinasi dengan instansi terkait guna mendukung program Direktorat Jenderal Imigrasi berupa program Desa Binaan Imigrasi. “Saat ini kami sedang mempersiapkan program Desa Binaan Imigrasi yang bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat di desa dalam hal pencegahan PMI Non Prosedural”, jelasnya.

Penulis: Putu Galih Perdana Putra

Menkumham Promosikan Kebebasan Beragama Indonesia di Hadapan Anggota Parlemen Inggris

Inggris – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mempromosikan kebebasan beragama Indonesia di hadapan anggota Parlemen Inggris, Fiona Bruce. Ia mengatakan pemerintah Indonesia memberikan pelindungan terhadap hak asasi manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kebebasan beragama.

Yasonna menjelaskan Indonesia merupakan negara Muslim terbesar, sekaligus negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Dalam suasana keberagaman ini, pemerintah hadir memberikan kepastian hukum atas hak kebebasan pribadi masyarakat Indonesia.

“Indonesia merupakan negara Muslim terbesar dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia yang terus mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dari berbagai aspek kehidupan, termasuk kebebasan beragama,” kata Yasonna dalam pertemuan antara delegasi Indonesia dengan Fiona Bruce di Inggris.

Kebebasan beragama di Indonesia dijamin dan diatur dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 E ayat (1) dan pasal 29 ayat (2). Selain itu, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia turut menjamin kebebasan beragama sebagai salah satu hak atas kebebasan pribadi dalam pasal 22 ayat (1) dan (2).

Yasonna menjelaskan kepada Bruce, selain Islam ada juga banyak agama lain di Indonesia dimana ummatnya hidup berdampingan secara damai bahkan saling menjaga ketika masing-masing merayakan hari besarnya. Kondisi seperti itu bisa terjadi karena Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa. Pancasila, lanjut Yasonna, mampu menjadi payung yang menaungi beragam agama, kultur dan etnis di Indonesia sehingga masyarakatnya menghargai keberagaman dan toleran antar sesama.

“Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, yang menghargai kebhinekaan, kemanusiaan yang adil dan beradab serta menjaga persatuan Indonesia,” kata Yasonna di hadapan Bruce, Senin malam (24/07/2023) waktu setempat.

“Pancasila mengajarkan pada kami untuk bebas tetapi bertanggungjawab. Yakin pada kebenaran keyakinannya masing-masing, tetapi menghormati keyakinan orang lain sehingga masyarakat hidup dalam harmoni, berbeda tetapi satu sebagaimana semboyan kami, Bhineka Tunggal Ika,” terangnya lebih lanjut.

Yasonna berharap pemerintah Indonesia dan Inggris dapat bekerja sama untuk mempromosikan kebebasan beragama, tidak hanya secara nasional tetapi pada level global. Ini mengingat Bruce merupakan utusan khusus Perdana Menteri Inggris untuk Kebebasan Beragama dan Kepercayaan, serta ketua Aliansi Internasional Kebebasan Beragama atau Kepercayaan.

“Indonesia mengharapkan dukungan dan saran dari Madam Bruce mengenai bagaimana kita dapat bekerja sama untuk mempromosikan kebebasan beragama secara global dan nasional dalam masyarakat kita yang beragam,” ujarnya.

Bruce sendiri menuturkan bahwa masyarakat internasional telah mengakui kemampuan Indonesia dalam melindungi kebebasan beragama meskipun mengalami berbagai tantangan dalam kondisi masyarakat yang majemuk. Untuk itu, Indonesia dipandang memiliki peran sentral terkait isu hak asasi manusia dalam konteks nasional dan global. Bruce berharap kerjasama Indonesia dan parlemen Inggris di bidang kebebasan beragama semakin meningkat.

Salah satu langkah kerja sama Indonesia dan parlemen Inggris adalah diadakannya Konferensi Internasional tentang Literasi Agama Lintas Budaya, yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 13-14 November 2023 mendatang. Konferensi diselenggarakan oleh Kemenkumham bersama Institut Leimena, Pusat Internasional untuk Studi Hukum dan Agama di Brigham Young University Law School, dan Sekretariat Internasional Kebebasan Beragama yang berbasis di Amerika Serikat. Bruce sendiri telah mengonfirmasi kepastian untuk hadir sebagai salah satu pembicara dengan topik “Human Dignity and the Rule of Law: Global and Regional Outlook”.