Kekayaan sumber daya alam, khususnya sebagai penghasil komoditas perkebunan yang diperdagangkan di pasar dunia, menjadikan wilayah Indonesia yang sebagian besar dikuasai oleh Hindia Belanda menarik berbagai negara asing untuk turut serta mengembangkan bisnis perdagangan komoditas perkebunan. Untuk mengatur arus kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda, pemerintah kolonial pada tahun 1913 membentuk kantor Sekretaris Komisi Imigrasi dan karena tugas dan fungsinya terus berkembang, pada tahun 1921 kantor sekretaris komisi imigrasi diubah menjadi immigratie dients (dinas imigrasi).

Dinas imigrasi pada masa pemerintahan penjajahan Hindia Belanda ini berada di bawah Direktur Yustisi, yang dalam susunan organisasinya terlihat pembentukan afdeling-afdeling seperti afdeling visa dan afdeling (bagian) lain-lain yang diperlukan. Corps ambtenaar immigratie diperluas. Tenaga-tenaga berpengalaman serta berpendidikan tinggi dipekerjakan di pusat. Tidak sedikit di antaranya adalah tenaga-tenaga kiriman dari negeri Belanda (uitgezonden krachten). Semua posisi kunci jawatan imigrasi berada di tangan para pejabat Belanda.

Kebijakan keimigrasian yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda adalah politik pintu terbuka (opendeur politiek). Melalui kebijakan ini, pemerintah Hindia Belanda membuka seluas-luasnya bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Maksud utama dari diterapkannya kebijakan imigrasi “pintu terbuka” adalah memperoleh sekutu dan investor dari berbagai negara dalam rangka mengembangkan ekspor komoditas perkebunan di wilayah Hindia Belanda. Selain itu, keberadaan warga asing juga dapat dimanfaatkan untuk bersama-sama mengeksploitasi dan menekan penduduk pribumi.

Walaupun terus berkembang (penambahan kantor dinas imigrasi di berbagai daerah), namun struktur organisasi dinas imigrasi pemerintah Hindia Belanda relatif sederhana. Hal ini diduga berkaitan dengan masih relatif sedikitnya lalu lintas kedatangan dan keberangkatan dari dan/atau keluar negeri pada saat itu. Bidang keimigrasian yang ditangani semasa pemerintahan Hindia Belanda hanya 3 (tiga), yaitu: (a) bidang perizinan masuk dan tinggal orang; (b) bidang kependudukan orang asing; dan (c) bidang kewarganegaraan. Untuk mengatur ketiga bidang tersebut, peraturan pemerintah yang digunakan adalah Toelatings Besluit (1916); Toelatings Ordonnantie (1917); dan Paspor Regelings (1918).

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram adalah unit pelaksana teknis bidang keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berlokasi di jalan Udayana Nomor 2 Kota Mataram. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram sebelumnya bernama kantor jawatan imigrasi yang menempati sebuah gedung rumah perkumpulan masyarakat Tionghoa di kawasan ampenan hingga tahun 1972.

Untuk meningkatkan pelayanan pada tanggal 1 Maret 1973 Dirjen Imigrasi pada masa itu Widikdo Soedikman meresmikan gedung baru yang terletak di jalan Udayana No. 2 kota Mataram hingga kini pelayanan keimigrasian masih berlangsung di tempat tersebut. Saat ini Kantor Imigrasi Kelas I Mataram dipimpin oleh Kepala Kantor Bapak Onward Victor Manahan Lumban Toruan yang dibantu oelh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Empat Kepala Seksi.

Wilayah kerja Kantor Kmigrasi Kelas I TPI Mataram meliputi 4 Kabupaten dan 1 Kota yakni:

1. Kabupaten Lombok Barat;
2. Kabupaten Lombok Tengah;
3. Kabupaten Lombok Utara;
4. Kabupaten Lombok Timur;
5. Kota Mataram;

dan membawahi 4 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang terbagi menjadi 1 TPI Udara Bandara Zainuddin Abdul Madjid yang berada di Lombok Tengah dan 3 TPI Laut yaitu TPI Laut Pelabuhan Lembar yang berada di Lombok Barat, TPI Laut Terminal Khusus Pariwisata Kapal Yacht Marina Del Ray yang berada di Lombok Barat dan TPI Laut Terminal Khusus Medana Bay Marina yang ada di Lombok Utara.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram juga membawahi 4 Unit Kerja yang berfungsi untuk menunjang pelayanan keimigrasian khususnya pelayanan permohonan paspor RI bagi masyarakat. adapaun ke 4 Unit Kerja tersebut adalah Unit Layanan Paspor (ULP) Lombok Timur, Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Mataram. LTSA Lombok Tengah dan LTSA Lombok Timur.

Pada awal tahun 2021 ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram melaksanakan pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). untuk menunjang pelayanan dan komitmen tersebut, Kantor IMigrasi Kelas I TPI Mataram membangun 8 inovasi baik inovasi penunjang pelayanan dan bagi internal kantor. 8 inovasi tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Rumah Si Rambo (Ruang Pelayanan Ramah HAM Imigrasi Mataram Lombok) merupakan suatu ruang pelayanan tersendiri di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dan dikhususkan bagi pemohon layanan keimigrasian yang memiliki kebutuhan khusus seperti lansia, ibu hamil atau menyusui, anak dibawah 2 tahun, dan difabel.
  2. Si Rambo Bilas Sepatu (Imigrasi Mataram Lombok Pengambilan Paspor di Hari Sabtu) merupakan pelayanan yang diberikan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram bagi pemohon paspor untuk dapat melakukan pengambilan paspor di hari sabtu.
  3. Si Rambo Yang Dirindu (Imigrasi Mataram Lombok Pelayanan Asing Di Hari Sabtu) merupakan layanan yang diberikan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram kepada orang asing untuk mendapatkan pelayanan keimigrasian di hari sabtu.
  4. Si Rambo Jawara Nekat (Imigrasi Mataram Lombok Menjawab WhatsApp Masyarakat) merupakan sistem whatsapp gateway Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk medapatkan informasi keimigrasian secara cepat dan tepat.
  5. Si Rambo Ampenan (Imigrasi Mataram Lombok Tanda Pengenal Layanan) merupakan tanda pengenal yang diberikan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram kepada pengunjung kantor yang digunakan sebagai pengenal antara pemohon layanan keimigrasian dan tamu yang berkunjung.
  6. Si Rambo Siap Basah (Imigrasi Mataram Lombok Sistem Antrian Paspor Berbasis Foto Wajah) merupakan sistem antrian pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram berbasis foto wajah.
  7. Si Rambo Dari Rembiga (Imigrasi Mataram Lombok Punishment dan Reward Bagi Pegawai) merupakan langkah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram untuk mengoptimalkan kinerja pegawai dengan memberikan reward bagi pegawai teladan dan memberikan punishment bagi pegawai yang kurang disiplin.
  8. Wow Rinjani (Website Olah Informasi dan Jaringan Komunikasi) merupakan website Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram yang menjadi portal bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi keimigrasian.
Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram
2021 © Copyright - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram
Open chat
Ketik "MENU" atau "LIST" untuk memulai percakapan

Type "MENU" or "LIST" to start the conversation