Menkumham Yasonna: Mari Berperan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly mengatakan pentingnya kolaborasi nasional dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Hal itu disampaikan Yasonna pada Seminar Nasional dalam rangka Hari Dharma Karya Dhika di Graha Pengayoman, Kemenkumham, Jakarta, Selasa (12/10/2021).

Yasonna menyatakan, Kementerian Hukum dan HAM telah mengambil langkah strategis dalam pemulihan ekonomi nasional. Yakni melalui digitalisasi penyelenggaraan layanan publik di hampir seluruh jenis layanan. Antara lain, layanan administrasi hukum umum, layanan kekayaan intelektual,  sampai pada layanan keimigrasian.

“Tujuannya untuk menghadirkan layanan  publik optimal serta menjawab kebutuhan pengguna, di masa yang penuh ketidakpastian akibat pandemi Covid-19,” kata Yasonna. Pada pekan lalu, kata Yasonna, Kemenkumham  me-launching Aplikasi Perseroan Perseorangan yang diharapkan mampu mengangkat perekonomian nasional melalui UMKM dan usaha mikro. Aplikasi tersebut membuat UMKM dan usaha mikro dapat memiliki legalitas hukum dan melebarkan akses finansial melalui kerja sama perbankan.

Dalam seminar yang mengangkat tema “Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam Mengakselerasi  Indonesia Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional” tersebut, Yasonna mengungkapkan bahwa Kemenkumham mengambil peran penting dan strategis dengan menjadi salah satu anggota tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GNBBI) untuk menstimulus UMKM dan pelaku ekonomi kreatif.

Kementerian Hukum dan HAM juga mengakselerasi kebijakan dalam mendorong kemudahan berusaha (ease of doing bussiness) melalui pembenahan regulasi, di antaranya UU Kepailitan, UU Perseroan Terbatas, Kemudahan Memperoleh kredit, perdagangan lintas batas (trading accross border), dan penyederhanaan proses perizinan. “Ini merupakan komitmen Kementerian Hukum dan HAM untuk mempermudah pendirian Perseroan Perorangan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil, serta menjadi dorongan untuk memulihkan perekonomian dari tekanan pandemi Covid-19,” ujarnya. Dukungan terhadap perkembangan UMKM juga dilakukan Kemenkumham dengan cara mendorong dan mempermudah pendaftaran merek  melalui layanan digital. Layanan itu mampu meminimalisir  potensi pungutan liar dan mempermudah akses masyarakat untuk mendaftarkan merek.

Selain itu, komitmen ease of doing bussiness juga  ditunjukkan Kementerian Hukum dan HAM dengan investor asing dapat melakukan pra-investasi di Indonesia menggunakan visa kunjungan.“Ini merupakan sebuah inovasi karena investor asing tersebut dalam menanamkan modalnya tanpa harus melalui berbagai persyaratan dan alur birokrasi yang rumit,” ungkap Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan tersebut.

Tugas dan fungsi dalam mewujudkan kepastian hukum, kata Yasonna, tercermin dalam kerja sama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan berbagai pihak dalam upaya bersama memperkuat pembentukan perundang-undangan, regulasi yang efektif, berkualitas, dan berkelanjutan sebagai instrumen pemulihan ekonomi. Hal-hal tersebut menjadi penting dengan tetap memperhatikan tujuan hukum nasional yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum bagi masyarakat. “Penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional tentu tidak dapat dilakukan secara sektoral dan parsial, tetapi harus dilakukan secara lintas sektoral, bersama-sama dan kolaborasi semua pihak,” ucap Yasonna.

Mengakhiri sambutannya, Yasonna mengajak seluruh peserta seminar, khususnya ASN di Kemenkumham untuk terus menggambil peran dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. “Peran kita, sekecil apapun, sangat berarti terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Ruang gerak boleh saja dibatasi, namun jangan biarkan ruang berpikir kita disempitkan oleh situasi. Jadilah pribadi sehat jasmani dan rohani yang mampu berpikir kritis dan rasional, serta menjadi pribadi yang penuh welas asih untuk membantu sesama,” pungkas Yasonna.

Hari Dharma Karyadhika, Momentum Kemenkumham Tingkatkan Pelayanan Publik

Hari Dharma Karyadhika, Momentum Kemenkumham Tingkatkan Pelayanan PublikJakarta – Hari Dharma Karyadhika (HDKD) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) diperingati pada bulan Oktober setia tahun. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menegaskan peringatan HDKD 2021 harus menjadi momentum untuk menunjukkan eksistensi Kemenkumham, khususnya di bidang pelayanan publik.

“Tunjukkan eksistensi Kemenkumham di bidang pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan citra positif Kemenkumham di masyarakat yang semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif),” tegas Yasonna, Jumat (01/10/2021).

Untuk mewujudkan harapan tersebut, Menkumham Yasonna menekankan lima hal kepada jajaran Kemenkumham pada acara pembukaan HDKD 2021. Pertama, jajaran Kemenkumham senantiasa melakukan pembenahan secara komprehensif untuk menghadapi tantangan zaman dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.

“Pembenahan tersebut termasuk dalam kebijakan perencanaan, pengorganisasian, penganggaran, pengawasan melekat, serta monitoring dan evaluasi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi,” lanjut Yasonna untuk hal kedua.

Berikutnya, Menkumham meminta pegawai Kemenkumham membuat keputusan yang tepat dan akurat. Keputusan yang diambil harus merujuk pada peraturan perundang-undangan, harus menjunjung tinggi norma/etika sebagai Aparatus Sipil Negara, serta mempertimbangkan norma/martabat masyarakat.

Sehubungan dengan pelayanan publik, jajaran Kemenkumham diharuskan melayani masyarakat secara baik dan ramah sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Yasonna mengajak insan pengayoman agar aktif melibatkan diri dalam penanganan Covid-19.

“Turut mengedukasi masyarakat untuk selalu disiplin melaksanakan protokol kesehatan, mendukung program vaksinasi, serta aktif berkoordinasi dengan jajaran TNI, Polri, Satgas COVID-19, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah,” tutur Yasonna.

Tema peringatan HDKD 2021 adalah “Semakin PASTI”. Tema ini menjadi landasan Kemenkumham dalam melaksanakan tugas di tengah-tengah masyarakat, sebagai bentuk pengabdian dan ungkapan syukur, serta menjadi suatu renungan yang dapat menumbuhkan semangat baru dan profesionalisme.

Menurut Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto, tema HDKD 2021 “Semakin PASTI” memiliki arti adanya keberlanjutan program.

“Tujuan kita adalah dari waktu ke waktu semakin baik dalam hal profesinal, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Kita lihat dan evaluasi sehingga mempertahankan yang baik dan meningkatkannya sehingga semakin baik,” jelas Andap.

Rankaian peringatan HDKD 2021 “Semakin PASTI” dimulai pada Jumat 01 Oktober 2021 dengan pelaksanaan Doa Kumham untuk Negeri yang dirangkaikan dengan Pembukaan HDKD. Rangkaian kegiatan akan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan seperti seminar/lokakarya, bakti sosial dan pelayanan publik, sport game dan skill challenge, ziarah dan tabur bunga, hingga puncak peringatan HDKD pada 30 Oktober 2021.

Pelayanan Eazy Passport Peserta Magang ke Jepang Diapresiasi

MATARAM – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Kanwil Kemenkumham NTB menyelenggarakan kegiatan Eazy Passport di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Selasa (28/9). Pemohon pelayanan Eazy Passport adalah peserta program magang yang nantinya akan diberangkatkan ke Jepang.

Kegiatan ini merupakan inovasi pelayanan dengan sistem jemput bola, di mana permohonan paspor dapat dilayani secara kolektif di luar kantor imigrasi. Sebanyak 25 pemohon paspor mengakses layanan ini.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi mengatakan, para peserta magang inimengikuti pelatihan selama 72 hari di Balai Latihan Masyarakat dan Transmigrasi sebelum diberangkatkan ke Jepang. “Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram terhadap program magang ke Jepang ini. Pelayanan Eazy Passport ini memungkinkan untuk pembuatan paspor secara kolektif sehingga mempermudah dalam proses administrasi kelengkapan berkas,” jelasnya.

Lebih lanjut I Gede Putu Aryadi menjelaskan, pelayanan Eazy Passport memungkinkan petugas imigrasi untuk mendatangi lokasi pemohon dan melakukan pembuatan paspor di tempat, sehingga pemohon tidak perlu antre dan berkerumun di kantor imigrasi. Ditemui secara terpisah, Kasubsi Komunikasi Keimigrasian Komang Artha Wijaya menjelaskan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram mendukung program magang yang diselenggarakan Disnakertrans Provinsi NTB. Untuk mendukung kelancaran, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram menugaskan 3 pegawai dan 1 PPNPN. Sebanyak 25 pemohon paspor terdiri dari 24 permohonan baru dan 1 penggantian paspor. “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,” pungkasnya.

Penulis: Putu Galih Perdana Putra
Editor: Junianto Budi Setyawan
Fotografer: Khoirun Najib Qudsi