Menkumham Yasonna Laoly: Lulusan Poltekip dan Poltekim Harus Mampu Tingkatkan Layanan Publik

Depok – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan bahwa seluruh taruna lulusan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) harus mampu menyelesaikan besarnya tantangan terkait pelayanan publik.

Hal itu disampaikan Yasonna saat mewisuda taruna Poltekip angkatan 52 dan taruna Poltekim angkatan 20 di Gedung BPSDM Kemenkumham, Depok.

“Tantangan Kementerian Hukum dan HAM di masa depan semakin besar, tuntutan masyarakat akan pelayanan publik pun semakin kompleks. Para lulusan Poltekim dan Poltekip punya peranan penting untuk menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut,” ucap Yasonna.

“Saudara sudah dididik dan disiapkan selama empat tahun untuk siap bekerja dan berkinerja di Kementerian Hukum dan HAM secara PASTI,” sambung Menkumham.

Guru Besar Ilmu Kriminologi Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) itu menyampaikan, seluruh taruna Poltekip dan Poltekim yang diwisuda hari ini adalah calon-calon pemimpin organisasi yang harus mampu menjadi role model atau contoh untuk organisasinya.

“Saudara harus mampu membawa Kementerian ini menjadi lebih baik lagi dan memberikan legacy di dalamnya,” ujar Yasonna.

Dalam acara wisuda yang dilaksanakan secara hybrid tersebut, Yasonna berpesan agar para wisudawan mempunyai lima modal dasar untuk terjun ke dunia kerja di Kementerian Hukum dan HAM. Kelima modal dasar itu, yang pertama adalah strategi; karena sebagai pemimpin harus mempunyai dan mampu membuat suatu strategi untuk percepatan kinerja organisasi.

“Kemudian integritas; ini yang paling penting karena harus ada dalam diri kita semua sebagai tuntunan dalam bertindak dan berperilaku,” ujar Yasonna.

Ketiga adalah akuntabel, artinya semua perbuatan, perilaku maupun kinerja harus dapat dipertanggungjawabkan.
Keempat adalah profesional; melakukan semua tugas yang diamanahkan dengan sebaik-baiknya, fokus pada tujuan, efektif dan efisien untuk hasil yang berkualitas.

Selain SIAP atau strategi, integritas, akuntabel, dan profesional, modal dasar kelima adalah harus mampu menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, memiliki kemampuan literasi yang baik, memiliki jiwa hospitality dan entrepreneurship, serta daya networking.

“Semuanya bertujuan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sebagai wujud dari kehadiran langsung negara di tengah masyarakat,” kata Yasonna.

“Sekaranglah saatnya saudara-saudara mengaktualisasikan apa yang dipelajari selama ini,” sambungnya.

Taruna Poltekip dan Poltekim yang diwisuda hari ini adalah taruna penerimaan tahun 2017 yang seluruhnya berjumlah 506 orang, terdiri dari 256 taruna Poltekip, dan 250 taruna Poltekim.

Pembelajaran dimulai tahun 2018, namun sejak 16 Maret 2020 sampai saat ini, seluruh taruna melaksanakan pembelajaran jarak jauh (virtual) karena kondisi pandemi Covid-19. Adapun pelatihan dan pengasuhan dilakukan bersama UPT terkait.

Dalam Rangka Memperingati Hari HAM Sedunia Ke-73, Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Mataram Kembali Meraih Penghargaan

MATARAM – Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan rangkaian acara peringatan Hari HAM sedunia ke – 73 yang diperingati secara virtual via Zoom Meetings dan diikuti oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenkumham di seluruh Indonesia pada Jumat, 10 Desember 2021. Dalam sambutannya Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly menyampaikan bahwa peringatan hari HAM sedunia adalah tonggak yang sangat penting dalam usaha menjunjung tinggi penegakan HAM di Dunia, dan Perlindungan bagi kelompok rentan dari ancaman COVID-19 menjadi fokus pemerintah saat ini. “Selamat Hari HAM sedunia, Semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak. Kementerian Hukum dan HAM akan senantiasa menjunjung tinggi nilai HAM. Equality reducing Inequalities, advancing Human Rights (Kesetaraan mengurangi ketidaksetaraan dan memajukan Hak Asasi Manusia).

Dalam kesempatan ini pula, Kementerian Hukum dan Ham melakukan penyerahan simbolis piagam penghargaan bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dan beberapa UPT lainnya sebagai UPT yang telah memberikan pelayanan publik berbasis HAM. Penyerahan piagam penghargaan diwakili oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB dan diterima oleh perwakilan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Putu Agus Eka Putra.

Putu mewakili Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram mengucapkan rasa terimakasih banyak kepada jajaran pegawai di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram atas usaha dan kerjasamanya sehingga penghargaan ini dapat diraih kembali oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, “ Saya mewakili Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram merasa sangat bersyukur dan bangga karena kami kembali berhasil meraih penghargaan sebagai UPT yang telah memberikan pelayanan publik berbasis HAM. Ini merupakan salah satu bukti komitmen kami dalam upaya untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan tentu saja dengan menjunjung tinggi HAM. Terimakasih juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat atas bantuan saran yang membangun bagi kantor kami dan mohon dukungannya agar kami dapat selalu meningkatkan pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dengan lebih baik lagi” pungkas Putu.

Penulis: Aditya Bayu Prabawa

Editor: Putu Galih Perdana Putra

Fotografer: M. Jauhari Hendra

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Siap Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi

MATARAM – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Kanwil Kemenkumham NTB mengikuti proses Desk Evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Kamis (1/12). Desk Evaluasi ini merupakan rangkaian proses menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi yang dijalani Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, setelah sebelumnya melaksanakan pencanangan Zona Integritas pada tangal 23 Februari 2021 yang turut dihadiri oleh perwakilan Kepolisian, Kejaksaan, Ombudsman, dan Kanwil Kemenkumham NTB.

Dalam kegiatan desk evaluasi ini, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Onward Victor Manahan Lumban Toruan memaparkan 6 (enam) area perubahan yang dilaksanakan Kanim Mataram dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat serta mencegah perilaku-perilaku koruptif. Adapun keenam area perubahan yang telah dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas layanan publik.

Lebih lanjut, Onward juga memaparkan berbagai inovasi yang telah dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat. Yang pertama, inovasi layanan ramah HAM dimana masyarakat pemohon paspor yang masuk dalam kriteria prioritas seperti lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas diberi ruang layanan dan antrian khusus lengkap dengan berbagai fasilitas penunjang di dalamnya. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram juga memiliki layanan di hari sabtu, dimana disediakan layanan pengambilan paspor dan layanan asing di hari sabtu bagi pemohon yang sibuk di hari kerja.

Tidak lupa, Onward juga memaparkan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram memiliki inovasi untuk mencegah terjadinya percaloan, seperti inovasi antrian berbasis wajah serta tanda pengenal khusus. “Sistem antrean berbasis wajah ini kami terapkan pada layanan permohonan paspor baik penggantian, baru, BAP paspor hilang dan BAP paspor rusak dengan tujuan untuk mencegah adanya pihak ke-3 atau calo yang memfasilitasi masyarakat dalam hal pengajuan permohonan layanan”, tuturnya.

Untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi terkait layanan keimigrasian, Onward menjelaskan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram telah memiliki inovasi berupa sistem Whatsapp Gateway, yang memungkinkan masyarakat mendapat informasi layanan melalui chat whatsapp tanpa harus datang langsung. “Manfaat yang dirasakan dengan inovasi ini ialah pemohon layanan keimigrasian dapat mengetahui informasi tanpa harus hadir ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram juga mengurangi penumpukan orang mengingat situasi pandemi Covid-19”, tuturnya.

 

Penulis: Putu Galih Perdana Putra

Editor: Aditya Bayu Prabawa

Fotografer: Khoirun Najib Qudsi

Intensifkan Pengawasan Orang Asing Jelang WSBK

LOMBOK TENGAH – Menjelang dilaksanakannyaa perhelatan World Superbike (WSBK), Kantor Imigrasi  Kelas I TPI Mataram Kanwil Kemenkumham NTB menyelenggarakan kegiatan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di Lombok Tengah yang bertempat di Hotel Grand Royal BIL, Rabu (17/11). Rapat ini diikuti oleh jajaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dengan mengundang berbagai instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dalam bidang pengawasan orang asing.

Dalam sambutanya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram yang diwakili oleh Kasi Tikim Wisnu Ontoaji menjelaskan mengenai pentingnya keberadaan Tim Pora dalam meningkatkan sinergitas pengawasan orang asing antarinstansi menjelang perhelatan internasional WSBK. “Kami berharap dengan terlaksananya rapat Tim Pora di wilayah Lombok Tengah ini dapat menguatkan sinergi antar instansi dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Lombok Tengah, khususnya menjelang kegiatan WSBK ini”, tuturnya.

Sementara itu, Kasubsi Penindakan Keimigrasian Reza Mulyawan dalam paparan materinya menjelaskan perlunya meningkatkan kewaspadaan terkait banyaknya orang asing yang akan masuk ke wilayah Lombok Tengah sehubungan dengan kegiatan WSBK. “Kita wajib mendukung perhelatan internasional WSBK ini, namun di sisi lain sebagai anggota Tim Pora kita perlu untuk tetap waspada mengingat adanya potensi orang asing yang masuk ke wilayah kita untuk tujuan yang tidak baik”, paparnya. Lebih lanjut, Reza juga memaparkan data pelanggaran administratif keimigrasian serta isu strategis terkait orang asing di wilayah Lombok Tengah.

Penulis: M. Jauhari Hendrawinata

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Gelar Operasi Pengawasan Orang Asing Secara Serentak Se-pulau Lombok

 

 

MATARAM – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram gelar Operasi Pengawasan Orang Asing se-pulau Lombok pada hari Sabtu (6 November 2021). Operasi Pengawasan dilakukan dengan membagi seluruh petugas di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram menjadi 10 Tim dan berpencar untuk melakukan operasi di beberapa titik yaitu, Gili Trawangan, Gili Meno, Tanjung dan Pantai Sira, Selong Belanak, Kuta Mandalika, Sekotong, Senggigi dan Tete Batu.

 

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh petugas dan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Onward Victor ML Toruan beserta pejabat struktural lainnya. Saat apel pelepasan, Onward menyampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kesiapan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram menyambut berbagai gelaran Event Internasional di Pulau Lombok dan juga sebagai komitmen Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram menjaga keamanan dan kondusifitas serta pemetaan orang asing di Pulau Lombok. “Pengawasan tidak harus menakut – nakuti Orang Asing, kita harus jadi petugas yang ramah saat melakukan pengawasan namun tetap tindak tegas jika nanti ditemukan adanya pelanggaran. Tolong seluruh petugas tetap menjaga kesalamatan dan protocol kesehatan jangan pernah dilupakan saat melakukan pengawasan.” Tambah Onward.

 

Hasil dari kegiatan ini adalah tidak ditemukan adanya orang asing yang melanggar ketentuan izin tinggal dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram telah mendata seluruh orang asing yang berhasil ditemukan dalam operasi serta melakukan sosialisasi terkait Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) kepada penginapan dan hotel di tempat – tempat wisata. Kegiatan ini sekaligus menjadi informasi awal yang cukup baik mengingat dalam waktu dekat, Lombok akan menjadi tuan rumah bagi gelaran event – event internasional yang akan mendatangkan banyak orang asing ke Lombok. Jadi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram akan sigap dalam melakukan pengawasan bagi orang asing kedepannya.