Beri Kemudahan pada Masyarakat, Imigrasi Mataram Gelar Pelayanan di Mall Epicentrum

MATARAM – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram menggelar kegiatan pelayanan di ground floor Mall Epicentrum pada 11 – 17 Oktober 2022. Kegiatan ini diselenggarakan guna lebih mendekatkan imigrasi kepada masyarakat, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya mereka yang ingin membuat paspor namun memiliki kesibukan di hari kerja.

Terdapat beberapa pelayanan yang diberikan, diantaranya pelayanan informasi keimigrasian baik kepada WNI yang berkonsultasi mengenai paspor maupun WNA yang berkonsultasi seputar izin tinggal. Selain itu, dalam kesempatan ini diberikan juga pelayanan paspor bagi WNI.

“Layanan informasi ini kami buka dari tanggal 11 sampai 17 Oktober 2022, sedangkan untuk layanan paspor, kami berikan di hari Sabtu dan Minggu tanggal 15 – 16 Oktober 2022” tutur Onward Victor Manahan Lumban Toruan selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram.

Lebih lanjut Onward menjabarkan jenis pelayanan paspor yang diberikan di booth Mall Epicentrum. “Hari ini kami melayani permohonan paspor baru dan penggantian paspor habis berlaku, baik untuk jenis paspor biasa maupun paspor elektronik”, tuturnya.

Saat disinggung mengenai kabar masa berlaku paspor kini menjadi 10 tahun, Onward menegaskan bahwa pihaknya telah siap menerapkan kebijakan tersebut. “Sesuai arahan dari pimpinan kami di pusat, bahwa mulai tanggal 12 Oktober 2022 kami telah memulai implementasi paspor dengan masa berlaku 10 tahun”, jelasnya.

Onward menambahkan bahwa pemberian paspor masa berlaku 10 tahun dapat diberikan dengan beberapa ketentuan. “Sesuai amanat Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022, Masyarakat yang dapat mengajukan permohonan paspor 10 tahun adalah WNI yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah”, jelasnya.

Penulis: Putu Galih Perdana Putra

Paspor Masa Berlaku 10 Tahun Diterbitkan Mulai 12 Oktober 2022

Direktorat Jenderal Imigrasi resmi menetapkan Paspor RI dengan masa berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun terbit mulai Rabu, 12 Oktober 2022. Penerapan masa berlaku paspor yang baru ini didasarkan pada Pasal 2A Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI (Permenkumham) Nomor 18 tahun 2022 yang diundangkan di Jakarta pada Kamis, 29 September 2022.

“Alhamdulillah kebijakan paspor dengan masa berlaku 10 tahun sudah dapat diimplementasikan mulai 12 Oktober 2022. Kami mohon dukungan dan saran selama masa transisi tersebut agar Imigrasi dapat memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat,” tutur Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Ekatjahjana pada Selasa (11/10/2022).

Sementara itu, saat ini aturan mengenai biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) paspor sedang dalam pembahasan dengan melibatkan stakeholder terkait. Masyarakat masih akan membayar biaya yang sama dengan sebelumnya, yaitu Rp 350.000,- untuk paspor biasa nonelektronik dan Rp 650.000,- untuk paspor biasa elektronik. Biaya permohonan paspor ini berlaku hingga peraturan berikutnya diterbitkan kemudian.

“Masa berlaku paspor 10 tahun tidak berlaku terhadap paspor yang terbit sebelum tanggal diimplementasikannya Permenkumham 18/2022,” tuturnya.

Perlu diketahui bahwa dalam Pasal 2A ayat (2) Permenkumham 18/2022 disebutkan, paspor biasa (elektronik dan nonelektronik) dengan masa berlaku paling lama 10 tahun hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah. Selain kategori tersebut, paspor diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Khusus bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG), masa berlaku paspor juga akan menyesuaikan dengan jangka waktu hingga sang anak diwajibkan memilih kewarganegaraannya. Sebagai contoh, apabila usia ABG adalah 18 (delapan belas) tahun saat penggantian paspor, maka masa berlaku paspor menjadi 3 (tiga) tahun atau hingga Ia menginjak usia 21 (dua puluh satu) tahun. Usia tersebut merupakan batas maksimal ABG untuk menentukan
kewarganegaraannya.

Sebelumnya, Ditjen Imigrasi beserta Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham beserta Unit Pelaksana Teknis Imigrasi se-Indonesia menggelar rapat koordinasi pelaksanaan masa berlaku paspor 10 tahun pada Senin (10/10/2022). Pertemuan virtual itu juga dihadiri oleh pejabat imigrasi/pejabat lain yang ditunjuk pada Perwakilan RI di luar negeri.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2022 merupakan perubahan dari Permenkumham Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Dukung Penguatan Investasi, Imigrasi Mataram Perkuat Sinergi Melalui Rapat Tim Pora

MATARAM – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram bersama dengan Kanwil Kemenkumham NTB menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) Tingkat Wilayah Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Utara bertempat di Hotel Aston Inn Mataram pada Selasa, 20 September 2022.

Kegiatan ini diselenggarakan dengan mengangkat tema “Perkuat sinergitas dan kolaborasi, revitalisasi penegakan hukum dalam dimensi peningkatan investasi di wilayah NTB” dengan mengundang instansi dari berbagai unsur seperti TNI, Polri, BIN, Kejaksaan, Pemprov NTB, dan Pemkab Lombok Utara.

Kegiatan dibuka dengan sambutan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB Romi Yudianto. Dalam sambutannya, Romi memberikan atensi terhadap peningkatan investor asing yang masuk ke NTB. “Akhir-akhir ini kita tahu banyak sekali investor yang datang ke Indonesia untuk berinvestasi baik itu di sektor pertambangan maupun yang lain-lain salah satunya Nusa Tenggara Barat”, tuturnya.

Terkait meningkatnya investor asing yang masuk tersebut, Romi berharap melalui Tim Pora akan muncul sinergi antar instansi guna menciptakan rasa aman dan kondusif. “Dengan terbentuknya tim koordinasi pengawasan orang asing ini dapat menimbulkan sinergitas dan komunikasi pada rekan-rekan anggota tim koordinasi pengawasan orang asing sehingga dapat menciptakan keamanan dan kondusifitas di daerah khususnya Nusa Tenggara Barat”, jelasnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi. Materi pertama dibawakan oleh Kepala BIN Daerah NTB yang mengangkat judul “Peran BIN dalam Pengawasan Orang Asing”. Dalam paparanya Kabinda menjelaskan mengenai potensi kerawanan dan ancaman keberadaan orang asing di Indonesia serta bagaimana peran BIN di dalamnya dalam melakukan deteksi dan pencegahan dini. Di akhir paparanya, Kabinda memberikan tiga rekomendasi kepada peserta kegiatan diantaranya pelaksanaan rapat Tim Pora secara rutin, peningkatan kerjasama pengawasan orang asing dengan mengesampingkan ego sektoral, serta pelaksanaan sidak secara periodik.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi kedua yang dibawakan oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham NTB Parlindungan. Dalam paparanya, Parlindungan memaparkan aplikasi cekal online, dimana penegak hukum dapat menggunakan aplikasi ini untuk mengajukan permohonan cekal dalam keadaan mendesak. Parlindungan juga memaparkan isu-isu aktual seputar permasalahan keimigrasian yang melibatkan orang asing akhir-akhir ini.

Penulis: Putu Galih Perdana Putra

Overstay Selama 2 Tahun, Wn. Malaysia Dideportasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram

MATARAM –Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram melakukan pendeportasian terhadap seorang WN. Malaysia berinisial M (Pria) berusia 55 tahun karena telah melanggar UU No. 6 Tahun 2011 Pasal 78 Ayat 3 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian karena telah tinggal di Wilayah Indonesia dengan izin tinggal yang telah habis masa berlakunya selama lebih dari 60 hari. M telah berada di Wilayah Indonesia selama 2 (dua) tahun dengan izin tinggal yang telah habis masa berlakunya, setelah mengetahui hal tersebut M juga tidak beritikad untuk melapor ke Kantor Imigrasi terdekat agar mendapatkan arahan dari petugas.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram bekerjasama dengan Dit. Intelkam Polda NTB dalam melakukan proses penangkapan ini, “Kami mendapatkan informasi dari Tim Dit. Intelkam Polda NTB terkait keberadaan Orang Asing yang dicurigai tidak memiliki izin tinggal di wilayah Lombok. Setelah itu petugas kami bersama – sama dengan petugas dari Intelkam Polda NTB melakukan operasi penangkapan terhadap Orang Asing tersebut” papar Onward Victor ML Toruan, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram. M ditangkap pada 22 Agustus 2022 pukul 20.11 WITA saat sedang berada di rumahnya di Sebuah Perumahan yang terletak di Kecamatan  Lembar, Kabupaten Lombok Barat. M tinggal dirumah tersebut bersama seorang wanita yang diakuinya sebagai istri melalui pernikahan siri dan sudah berumahtangga selama 2 tahun. M kemudian dibawa langsung ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram untuk menjalani pemeriksaan.

Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan, M mengakui bahwa izin tinggal yang digunakan untuk berada di wilayah Indonesia sudah mati sejak beberapa tahun yang lalu dan ia dengan sengaja tidak melaporkan dirinya ke Kantor Imigrasi terdekat karena tahu akan terkena hukuman. “M tahu bahwa dirinya akan terkena hukuman dan dideportasi dari Indonesia, oleh sebab itu ia tidak melaporkan dirinya ke Kantor Imigrasi Mataram.” Sebelumnya, M sudah pernah di deportasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram pada tahun 2018 karena kasus yang sama (Overstay).

Saat ini M diamankan di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram sembari menunggu hasil koordinasi antaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dengan Kedutaan Besar Malaysia untuk proses penerbitan Sijil Dalam Perlakuan Cemas dari Kedutaan Besar Malaysia. M akan dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan kembali agar M tidak dapat kembali ke Indonesia. “M akan kami deportasi dan akan kami pastikan data penangkalan atas nama dirinya tetap aktif di sistem, hal ini kami lakukan karena sesuai dengan Kebijakan Selective Policy yang dianut oleh Indonesia, yaitu hanya Orang Asing yang bisa memberikan manfaat saja yang bisa masuk ke Wilayah Indonesia” pungkas Onward.

Penulis: Aditya Bayu Prabhawa

Imigrasi Mataram Beserta Stakeholder Hadiri Pemberangkatan Perdana PMI Ke Malaysia

MATARAM – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram menghadiri undangan pelepasan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB menuju Malaysia bertempat di Asrama Haji Provinsi NTB pada Senin (29/8). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melepas 204 PMI asal NTB di bawah naungan PT Kijang Lombok Raya, dengan dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, perwakilan BP2PMI, DPD RI, APPMA, Komisaris PT Kijang Lombok Raya serta beberapa stakeholder seperti Disnaker, Imigrasi, Bank BNI dan lain-lain.

Selain melepas secara resmi PMI asal NTB, dalam kegiatan ini juga dilaksanakan pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh PMI guna keberangkatan ke Malaysia. Pengembalian biaya dilaksanakan secara simbolis dari PT Kijang Lombok Raya kepada PMI dan keluarganya. Pengembalian ini ditujukan untuk meringankan beban para pekerja migran yang hendak merantau ke luar negeri.

Plt. Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian I Made Surya Artha mengapresiasi terlaksananya kegiatan ini. “Pemberangkatan ini merupakan sesuatu yang layak diapresiasi, terlebih hal ini bisa terealisasi bukan hanya karena ada peran imigrasi di dalamnya, melainkan juga peran serta dan kerja keras para stakeholder lain demi membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB”, tuturnya.

Lebih lanjut Made Surya menegaskan bahwa jajaranya siap mendukung pemberangkatan PMI secara legal. Pihaknya memastikan akan memberikan dukungan dari sisi keimigrasian khususnya bagi mereka yang hendak bekerja ke luar negeri secara legal. “Selama persyaratan lengkap, tentu akan kami bantu siapapun masyarakat yang hendak membuat paspor untuk bekerja ke luar negeri”, jelasnya.

Di sisi lain, Made Surya tetap akan mengedepankan aspek kehati-hatian dalam menerbitkan paspor. “Tim kami melakukan screening yang ketat guna memastikan tidak ada yang menyalahgunakan paspor untuk bekerja secara illegal, dan kami himbau masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri untuk mengikuti prosedur yang berlaku agar mereka senantiasa terlindungi saat mencari nafkah di luar negeri”, ujarnya.

Penulis: Putu Galih Perdana Putra